Genderang perang
pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2013 telah dimulai,
Pengundian nomor urut pasangan cagub dan cawagub yang terkesan bertele-tele
telah dilaksanakan dan hasilnya sbb: pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono mendapat
nomor urut 1, pasangan Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo mendapat nomor urut 2
dan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjat moko mendapat nomor urut 3. Kini telah
memasuki tahap krusial dalam Pilgub yaitu masa kampanye yang akan dilaksanakan
dari tanggal 8 sd 22 Mei 2013, dimana rakyat Jawa Tengah akan dimanjakan untuk
menghadiri pesta demokrasi yang berupa hidangan rapat umum, pawai hura-hura dan
bagi-bagi kaos, sembako, dan segudang janji-janji populis, dll. Inikah hakikat
kampanye?
Jumlah warga
miskin di Jawa Tengah yang lebih dari 12% dari jumlah penduduk sebenarnya
menjadi tantangan utama para kandidat gubernur. Selama ini rakyat Jawa Tengah
khususnya telah ditelikung dengan jargon-jargon pembangunan untuk semua rakyat
tapi ternyata kemiskinan tetap tak terentaskan sampai sekarang. Sejak dahulu kemiskinan
tak enyah dari Jawa Tengah dan gubernur Jawa Tengah terus didominasi oleh orang
kaya, lihat harta kekayaan cagub yang akan datang, sungguh sangat fantastis.
(Harta kekayaan Bibit Rp. 13,17 miliar, Hadi Prabowo Rp.13,51 miliar dan Ganjar
Pranowo Rp.3,07miliar).
Kalau melihat
sosok para kandidat gubernur yang akan datang semua adalah orang-orang “hebat”,
ada mantan sekda Provinsi, mantan jendral dan kader partai yang duduk di DPR,
apakah ini bisa menjadi jaminan bisa mengentaskan kemiskinan penduduk jawa
Tengah?
Dengan potensi
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada seharusnya tidak ada lagi
penduduk miskin di Jawa Tengah. Kini rakyat Jawa Tengah merindu kan sosok pemimpin yang
jujur dalam arti sebenarnya. Rakyat tidak butuh lagi jargon- jargon: tidak
korupsi, tidak ngapusi, ngayomi, ngajeni, bali ndeso mbangun ndeso dsb. Apalagi
visi dan misi yang hanya merupakan jargon politik. Kelak gubernur yang terpilih
adalah sosok yang betul-betul memikirkan seluruh rakyat dan mengentaskan
kemiskinan..
Pengelolaan APBD
Pengelolaan APBD
provinsi Jawa Tengah harus pro rakyat miskin. Dari kalangan perburuhan tentunya
mengharap gubernur mendatang adalah sosok yang memperjuangkan nasib kaum buruh
(pekerja), seperti per baikan besaran UMR, penghapusan sistem outsourcing,
sistem jaminan sosial dsb, karena kelompok ini yang jadi mayoritas warga miskin
Jawa Tengah. Dari kalangan pendidikan tentunya juga mengharap gubernur yang
akan datang adalah gubernur yang sangat memperhatikan dunia pendidikan dengan
segala macam problematikanya. Dari kalangan petani tak kalah berharap tentu
mengharapkan gubernur yang bisa memecahkan problem kaum tani yang semakin hari
semakin bertambah miskin, demikian pula dari kaum difabel juga berharap kelak
gubernur memperhatikan nasib kaum difabel, pendek kata seluruh rakyat Jawa
Tengah mengharapkan sosok gubernur yang pro rakyat.
Semua ini hanya
bisa terwujud jika kelak gubernur terpilih adalah sosok yang jujur dan
mementingkan kesejateraan seluruh rakyat Jawa tengah. Selama ini rakyat tak
pernah menuntut yang macam-macam, siapapun gubernurnya yang penting gubernur
dan seluruh jajarannya adalah orang jujur.
Kinerja gubernur
adalah penjabaran dalam APBD provinsi Jawa Tengah, sudah selayaknya seluruh
rakyat ikut berpartisipasi dalam penyususnan APBD dan pengawa san
pelakasanaannya. Kebiasaan lama seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan
gedung-gedung perkantor an baru, dan seminar harus dihentikan. Utamakan dahulu
pembangunan gedung-gedung sekolah dasar dibeberapa daerah yang sangat mendesak,
juga gedung-gedung Puskesmas dan tak kalah pentingnya perbaikan infrastruktur
yang telah rusak parah. Tak kalah pentingnya, kurangi menjadi seminimal mungkin
biaya perjalanan dinas yang terkesan hanya untuk berfoya-foya.
Bebas kemiskinan
Memasuki tahun
yang ke.68 kemerdekaan RI, seharusnya gubernur Jawa Tengah kelak harus
mencanang kan
tahun bebas kemiskinan di Jawa Tengah dengan segala cara, seperti pemberian
subsidi kepada warga miskin, pengangguran dsb. Tak ada lagi bangunan sekolah
atau Puskesmas yang rusak, tak ada lagi jalan dan jembatan yang roboh, tak ada
lagi rumah yang tak layak huni. Rakyat sangat yakin karena ketiga calon
gubernur adalah orang-orang yang “hebat”, siapapun yang kelak terpilih akan
bisa melaksanakan dengan penjabaran APBD provinsi yang pro rakyat miskin
Rakyat tentu tak
mau lagi dengan janji-janji calon gubernur, karena setiap calon gubernur selama
ini hanya mengumbar janji, tak ada kontrak politik seandainya gubernur terpilih
kelak mengingkari janji akan mundur. Hal ini sebenarnya yang perlu dilakukan
dalam masa kampanye seperti saat ini. Adakah kandidat gubernur yang berani
melakukan kontrak politik?.Tak ada aturan dan undang-undang yang mengharuskan
demikian, jadi dalam pemilihan gubernur nanti rakyat tetap saja sangsi apakah
calon pilihannya nanti mau menepati janji atau tidak. Tapi melihat para
kandidat yang ketiganya termasuk orang yang “hebat”, siapapun pemenangnya nanti
adalah orang yang bisa memenuhi harapan rakyat Jawa Tengah. Kini rakyat tak
peduli lagi dengan siapakah parpol pengusungnya karena rakyat lebih percaya
pada figur calon gubernur. Partai politik selama ini malah membuat rakyat semakin
frustasi, partai mana yang bersih dari laku koruptif?.
Tak sepantasnya
gubernur terpilih kelak mengecawa kan
hati rakyat, anggaran pemilihan gubernur yang tak kecil jumlahnya harus
diimbangi dengan kinerja gubernur yang pro rakyat. Pemilihan gubernur harus
tetap menjaga ketenangan dan kesejukan kondisi wilayah Jawa Tengah. Para kandidiat harus meluruskan niyat dalam mempe
rebutkan kursi gubernur. Jabatan untuk mengabdi kepada rakyat atau untuk
memperkaya diri?. Jadi bagi rakyat Jawa Tengah tak ada kesulitan dalam
menentukan pilihan. Jenderal boleh,
birokrat juga tak salah atau kader partai baik juga. Ajang pemilihan gubernur
kali ini harus bisa membangkitkan
kembali semangat rakyat Jawa Tengah untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan, karena rakyat sudah menyadari selama ini dirinya diperlakukan
tidak adil oleh pemimpinnya. Semoga
